Djoko Sarwoko, Kamis (19/3), mendatangi kantor Komisi Yudisial (KY). Maksud kedatangan Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) Bidang Pengawasan ini untuk mengklarifikasi aduan dari kuasa hukum Sugar Group Companies (SGC). Djoko diduga melanggar kode etik dan sumpah jabatan hakim. Anggota KY, Mustafa Abdullah, membenarkan kedatangan Djoko tersebut.
Dalam surat klarifikasinya ke KY, Djoko menampik semua tudingan dari SGC. “Saya hanya melaksanakan tugas pengawasan dari ketua MA,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Sekedar informasi, SGC merupakan induk dari empat pabrik gula, yakni PT Sweet Indolampung, PT Gula Putih Mataram, PT Indolampung Perkasa dan PT Indolampung Distillery.
Djoko menerangkan pengawasan dilakukan setelah mendapat disposisi dari ketua MA yang ditujukan ke bidang pengawasan. Setelah itu dibentuk tim pengawasan. “Itu bukan intervensi, cuma upaya pembinaan yang dijamin oleh Undang-Undang,” kata Djoko. Ia menambahkan kalau pengawasan dinilai sebagai intervensi, berarti pemanggilan KY terhadap dirinya juga merupakan intervensi.
Sebelumnya, kuasa hukum SGC dan PT Garuda Pancaarta mengadukan dugaan intervensi hakim agung Djoko Sarwoko atas perkara No. 303/Pdt/2007/PT.DKI. Surat laporan itu dikirimkan ke KY pada 30 Januari 2008 lalu dan ditandatangani oleh Albert Nadeak.
Djoko dilaporkan lantaran memenangkan Marubeni atas permohonan kasasi terhadap putusan sela terkait kewenangan mengadili (kompetensi relatif). Dalam putusan MA No.437K/PDT/2008 tanggal 2 Juli 2008, Djoko selaku ketua majelis memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk menggelar dan memutus perkara Marubeni melawan Sweet Indolampung.
Perkara itu adalah gugatan Marubeni yang diajukan pada 2007 lalu. Perkaranya tengah berlangsung di pengadilan yang dipimpin Andriani Nurdin tersebut. Hingga kini persidangan masih tersendat karena kuasa hukum Sweet Indolampung Hotman Paris Hutapea, keberatan terkait surat kuasa Marubeni ke kantor hukum OC Kaligis & Associates. Persidangannya sendiri akan dilanjutkan Rabu (25/3) pekan depan.
Albert menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, Djoko memenangkan kasasi Marubeni karena perusahaan asal Jepang itu mengajukan eksepsi relatif di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi. Padahal dalam surat Jawaban dan gugatan rekonpensi, Marubeni tidak menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara SGC versus Marubeni.
Lantaran pertimbangan itu, Albert menilai Djoko tidak menjalankan tugas sesuai dengan sumpah seorang hakim agung. Djoko juga dituding melanggar kode etik hakim karena memenangkan salah satu pihak.
Intervensi Hakim
Selain itu, Djoko juga dituding mengintervensi majelis hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi yang menyidangkan perkara SGC versus Marubeni. Menurut Albert, selama persidangan berlangsung Djoko beberapa kali mengirimkan tim pemeriksa untuk memeriksa majelis hakim dalam perkara No. 12/PDT.G/2006/PN.GS dan 04/PDT.G/2006 PN.KB. Terakhir, tim pemeriksa yang dikirim adalah Hilman.
Belakangan, tidak ada tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dari Djoko yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan. Menurut Albert, kedatangan tim pemeriksa itu hanya untuk menunjukan bahwa Marubeni dan keluarga Salim memiliki kedekatan dengan salah satu pimpinan MA.
Post a Comment